Ringkasan Materi IPS Tema 4 Kelas 8 Kurikulum Merdeka

Materi IPS Kelas 8 Tema 4 "Pembangunan Perekonomian Indonesia" Kurikulum Merdeka - Berikut rangkuman lengkap materi IPS Kelas 8 pada Tema 4 yang membahas tentang Pembangunan Perekonomian Indonesia, yuk simak baik-baik.

A. Kondisi Perekonomian pada Masa Kemerdekaan

Indonesia memiliki warisan utang pemerintah kolonial sebesar US$1,13 miliar usai mendapat pengakuan kemerdekaan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949. Utang itu berasal dari kekayaan yang rusak akibat perang serta seluruh investasi sebelumnya yang dibekukan oleh pemerintah Belanda.

Utang adalah bagian penting dari kebijakan fiskal dalam pengelolaan ekonomi dan merupakan hasil dari defisit anggaran APBN. Bank Indonesia menjelaskan bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia terdiri dari ULN publik (pemerintah dan bank sentral) serta ULN swasta, yang sebagian besar dalam mata uang dolar Amerika (USD).

Untuk mengatasi ULN, pembatasan pinjaman baru diperlukan, dengan hanya memperbolehkan pinjaman luar negeri untuk pengeluaran pemerintah yang produktif. Peningkatan Penerimaan Pajak juga penting untuk mengurangi ketergantungan ULN, sementara melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat meningkatkan kontribusi pajak dan deviden BUMN terhadap penerimaan negara.

1. Bagaimana Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Awal Kemerdekaan?

a. Bangkit Setelah Dijajah

Pada awal kemerdekaan Indonesia, perekonomian mengalami kendala akibat inflasi yang tinggi dan blokade laut oleh Belanda. Kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan kesulitan dalam membangun ekonomi nasional. Gangguan internal, seperti pemberontakan PKI Madiun, juga memperburuk situasi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil langkah-langkah seperti menggunakan mata uang De Javasche Bank dan menghadapi blokade ekonomi Belanda dengan upaya meningkatkan perekonomian negara.

Upaya yang dilakukan pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan untuk memperbaiki perekonomian diantaranya adalah:

i. Melaksanakan Program Pinjaman Nasional

ii. Melakukan Diplomasi ke India

iii. Hubungan Dagang Langsung ke Luar Negeri

b. Bagaimana Perkembangan Ekonomi pada Masa Demokrasi Parlementer?

Pada 2 November 1949, Indonesia dan Belanda mencapai persetujuan dalam Konferensi Meja Bundar. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat dan akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda dengan kedudukan sederajat. Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar utang Hindia Belanda sebelum tahun 1949. Mulai tahun 1950, Indonesia memasuki masa Demokrasi Parlementer. Pemerintah menghadapi permasalahan ekonomi jangka pendek, seperti inflasi dan biaya hidup tinggi, serta permasalahan jangka panjang, termasuk pertumbuhan populasi yang cepat dan tingkat kesejahteraan yang rendah.

Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya, antara lain adalah sebagai berikut:

i. Gunting Syafruddin

ii. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

iii. Finansial Ekonomi (Finek)

iv. Nasionalisasi Perusahan Asing

c. Bagaimana kondisi perekonomian pada masa Demokrasi Terpimpin?

Presiden Sukarno membacakan Dekrit Presiden tersebut untuk membubarkan Dewan Konstituante, kembali ke UUD 1945, tidak mengakui UUD Sementara (1950), serta membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Hal ini menandai masuknya Indonesia ke dalam masa Demokrasi Terpimpin. Pemerintah berusaha mengatasi masalah ekonomi yang dipengaruhi oleh politik, termasuk konfrontasi dengan Malaysia, pembebasan Irian Barat, dan Peristiwa G30S. Sukarno menerapkan sistem ekonomi terpimpin dengan kontrol langsung atas alat produksi dan distribusi.

Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi antara lain adalah sebagai berikut:

i. Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas)

ii. Devaluasi Mata Uang Rupiah

iii. Deklarasi Ekonomi

2. Bagaimana Kehidupan Ekonomi pada Masa Orde Baru?'

Pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia memfokuskan program ekonominya pada penyelamatan ekonomi nasional, terutama dalam mengatasi inflasi, masalah keuangan negara, dan kebutuhan pokok rakyat. Salah satu kebijakan yang terkenal adalah transmigrasi, yang bertujuan tidak hanya untuk pemerataan penduduk ke luar Jawa, tetapi juga untuk mencapai swasembada pangan dan meningkatkan perekonomian negara. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program jangka pendek dan jangka panjang untuk menyelamatkan ekonomi negara.

Trilogi Pembangunan

i. Stabilitas nasional yang dinamis

ii. Pertumbuhan ekonomi tinggi

iii. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya

Delapan Jalur Pemerataan

i. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan)

ii. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan

iii. Pemerataan pembagian pendapatan

iv. Pemerataan kesempatan kerja

v. Pemerataan kesempatan berusaha

vi. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan wanita

vii. Pemerataan penyebaran pembangunan

viii. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan

3. Bagaimana Kehidupan Ekonomi pada Masa Reformasi?

Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia, masyarakat menuntut perubahan dan peningkatan kualitas demokrasi. Reformasi tahun 1998 di Indonesia merupakan gerakan untuk memperbaiki bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum, terutama karena kondisi ekonomi yang terpuruk sejak krisis moneter.

Krisis keuangan yang dimulai pada tahun 1997 menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, memicu krisis ekonomi dengan dampak seperti pemutusan kerja, peningkatan kemiskinan, dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah melakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi, dengan setiap periode pemerintahan menerapkan pendekatan yang berbeda.

Selain itu, kebijakan otoriter dan terpusat masa Orde Baru telah menghasilkan kebijakan otonomi daerah, memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri dan melahirkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola daerah masing-masing.

B. Perdagangan Internasional

Kita hidup dalam era perdagangan internasional di mana jarak dan waktu tidak lagi menjadi batasan. Perdagangan internasional adalah aktivitas perdagangan antara masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain, melibatkan individu, kelompok, lembaga, dan pemerintah. Aktivitas perdagangan internasional ini menghasilkan ekspor dan impor, dimana berbagai produk seperti mobil, telepon genggam, komputer, dan pesawat terbang dapat diperoleh dengan mudah dari luar negeri.

1. Bagaimana Proses Kegiatan Ekspor dan Impor?

a. Pengertian Ekspor dan Impor

Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Pelaku ekspor disebut eksportir. Kegiatan impor dapat diartikan sebagai kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Seorang importir membayar barang yang dibeli dengan mata uang asing.

Barang-barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu migas dan non-migas. Barang-barang yang termasuk dalam kelompok migas antara lain minyak tanah, bensin, solar, dan elpiji. Adapun barang-barang yang termasuk dalam kelompok non-migas antara lain adalah karet, kopi, ikan, kayu lapis, kelapa sawit, serta barang tambang nonmigas seperti nikel dan batubara.

b. Bagaimana Cara Transaksi Perdagangan Internasional?

Pembayaran Secara Tunai (Cash)

i. Surat Wesel Bank Atas Tunjuk

ii. Commercial Bills of Exchange

iii. Letter of Credit (L/C)

c. Faktor Pendorong Perdagangan Internasional

Perbedaan kondisi antara negara satu dengan negara lainnya, baik dari segi lingkungan alam maupun sosial budaya, menjadi salah satu faktor terjadinya perdagangan internasional.

i. Perbedaan Sumber Daya Alam

ii. Penghematan Biaya Produksi

iii. Pemenuhan Kebutuhan Nasional

iv. Perbedaan Penguasaan Teknologi

d. Hambatan Perdagangan Internasional

Produk buatan luar negeri yang kita temukan di rumah merupakan hasil dari perdagangan internasional. Namun, perdagangan internasional tidak selalu berjalan lancar karena adanya hambatan seperti perbedaan mata uang, kebijakan berbeda antar negara, dan konflik serta peperangan.

e. Kebijakan Perdagangan Internasional

Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk melindungi perekonomian negara akan kita bahas dalam inf ografik berikut.

i. Tarif

ii. Kuota Impor

iii. Larangan Ekspor dan Impor

iv. Subsidi

v. Premi

2. Mengapa Negara Melakukan Kerja Sama Ekonomi Antarnegara?

Tujuan Kerja Sama Ekonomi Antarnegara

i. Memperluas Pemasaran

ii. Mendorong Produktivitas Produksi Dalam Negeri

iii. Mencukupi Kebutuhan Dalam Negeri

iv. Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi

v. Membebaskan Negara dari Keterbelakangan Ekonomi

vi. Mendukung Ketertiban dan Perdamaian Dunia

Kerja sama antarnegara dapat dilakukan antarnegara, atau beberapa negara sekaligus dalam wilayah yang sama. Kerja sama antarnegara pada wilayah yang sama disebut dengan kerja sama regional.

i. ASEAN

ii. APEC (Asia Pacific Economic Cooperation)

iii. ADB (Asian Development Bank)

Lembaga Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam Naungan PBB :

i. IMF (International Monetary Fund)

ii. World Bank

iii. WTO (World Trade Organization)

iv. FAO (Food and Agricultural Organization)

v. ILO (International Labour Organization)

vi. UNDP (United Nations Development Program)

Lembaga Kerja Sama Ekonomi Internasional di Luar Naungan PBB

i. OPEC (Organization Petroleum Exporting Coun tries)

ii. OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)

iii. IGGI (Inter Government Group on Indonesia)

Manfaat Kerja Sama Bidang Ekonomi

i. Meningkatkan Investasi

ii. Menciptakan Lapangan Pekerjaan

iii. Meningkatkan Kualitas Produk Dalam Negeri

Dampak Negatif Kerja Sama Bidang Ekonomi

i. Produk Dalam Negeri Kalah Bersaing dengan Produk Luar Negeri

ii. Masuknya Tenaga Kerja Asing

C. Dinamika Penduduk

1. Bagaimana Dinamika Kependudukan Indonesia?

Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh tiga faktor yaitu, kelahiran (natalitas), kematan (mortalitas), dan perpindahan (migrasi).

Angka kelahiran (natalitas) merupakan angka yang menunjukkan bayi yang lahir dari setiap 1000 penduduk per tahun. Angka kelahiran bayi bisa dibagi menjadi 3 jenis:

i. Angka kelahiran dikatakan tinggi jika angka kelahiran berkisar > 30 per tahun

ii. Angka kelahiran dikatakan sedang jika angka kelahiran berkisar 20-30 per tahun

iii. Angka kelahiran dikatakan rendah jika angka kelahiran berkisar kurang dari 20 per tahun.

Angka kematian (mortalitas) merupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1000 penduduk per tahun. Mortalitas dibagi menjadi tiga jenis:

i. Mortalitas dikatakan tinggi jika angka kematian berkisar >18 per tahun

ii. Mortalitas dikatakan sedang jika angka kematian berkisar 14-18 per tahun

iii. Mortalitas dikatakan rendah jika angka kematian berkisar 9-13 per tahun.

Migrasi yakni suatu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Pada ranah negara, migrasi terbagi dua, yaitu imigrasi (penduduk dari luar masuk) dan emigrasi (penduduk dari dalam pindah ke luar). Migrasi dibedakan menjadi beberapa macam, yakni:

i. Imigrasi adalah masuknya sejumlah penduduk ke suatu negara dari negara lain dengan tujuan menetap di negara yang didatangi.

ii. Emigrasi adalah keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap di negara yang dituju.

iii. Remigrasi adalah perpindahan penduduk untuk kembali ke tanah airnya (negara asalnya).

iv. Urbanisasi (Urbanization), yaitu perpindahan penduduk dari pedesaan ke daerah perkotaan.

v. Transmigrasi (Transmigration) adalah salah satu bagian dari migrasi yang direncanakan oleh pemerintah maupun oleh sekelompok penduduk yang baenrgkat bermigarsi bersama-sama.

2. Bagaimana Dampak Dinamika Penduduk bagi Suatu Negara?

Dampak positif laju pertumbuhan penduduk:

i. Tersedianya tenaga kerja untuk meningkatkan produksi dalam memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.

ii. Bertambahnya kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan sehingga berkembang jumlah dan jenis usaha lokal.

iii. Meningkatnya investasi atau penanaman modal karena makin banyak kebutuhan manusia.

iv. Meningkatnya inovasi karena penduduk dipaksa untuk me menuhi kebutuhannya.

Dampak Negatif

i. Tingginya Angka Pengangguran

ii. Persebaran Penduduk Tidak Merata

iii. Penduduk Usia Muda yang Belum Produktif Menjadi Beban

iv. Arus Urbanisasi Tinggi

v. Berkembangnya Permukiman Tidak Layak Huni

vi. Peningkatan Limbah dan Polusi

vii. Penurunan Kualitas dan Tingkat Kesejahteraan Penduduk

Semoga informasi Ringkasan Materi IPS Tema 4 Kelas 8 Kurikulum Merdeka diatas bermanfaat. Jangan lupa Follow agar dapat notifikasi informasi terbaru lainnya dari Ruang Kelas.